makalah politik di indonesia terlengkap

MAKALAH

POLITIK

Disusun Oleh Kelompok 6:

Nama                      : Indar Yunia Sari

Munaroh

Siti Fatimah

Sofia Herda Lena

Ratu Fitriah

Kelas                     : XI IPS³

Pelajaran              : Ekonomi

SMA N 1 KEDONDONG

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KATA PENGANTAR

          Puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Makalah ini dapat kami selesaikan dengan baik dan atas kehendak-Nya semua proses pembuatan Makalah ini dapat berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.

          Pada kesempatan ini kami tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu proses pembuatan Makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut memberikan motivasi dan doa sehinga kami terus berusaha pantang menyerah dan terus bersemangat dalam menghadapi rintangan yang menghalangi penulisan karya ilmiah  ini.

          Makalah yang berjudul “Politik“ ini mebahas tentang pengertian politik, macam-macam politik. kami menyadari bahwa Makalah ini belum sempurna. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan penelitian ini untuk ke depan.

Kedondong, 22 Oktober 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

KATA PENGANTAR .................................................................................. ii

DAFTAR ISI ................................................................................................. iii

BAB I        PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang ...................................................................... 1

B.       Rumusan Masalah .................................................................. 3

BAB II       PEMBAHASAN

A.      Pengertian politik ...................................................................

B.       Fungsi politik .........................................................................

C.       Contoh politik ........................................................................

D.      Terbentuknya politik ..............................................................

E.       Bentuk-bentuk politik ............................................................

F.        Macam-macam politik ...........................................................

BAB III     PENUTUP

A.      Kesimpulan ............................................................................ 12

                                     

DAFTAR PUSTAKA

                              .

BAB I

PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama tentang kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik .

Pada awal masa kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Kondisi indonesia masih morat-marit dan tidak stabil. Namun, setelah beberapa tahun berlalu kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri.
Pada saat terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, banyak negara yang terpengaruh oleh kedigdayaan kedua negara tersebut. Kedua negara tersebut saling berlomba ntuk menunjukkan kepada dunia siapa yang lebih hebat. Untuk melancarkan usaha mereka tersebut, mereka banyak meletakkan pengaruh di beberapa negara dunia sehingga negara-negara tersebut akan mendukung usaha dan tindak tanduk mereka. Mereka saling berlomba dalam segala hal, mereka berlomba untuk mendapatkan simpati dan empati serta bantuan dari negara-negara di dunia. Oleh karenanya banyak negara-negara di dunia yang menjadi pengikut mereka.
Pada saat itu dunia di bagi dalam dua kelompok, blok barat dan blok timur. Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak terpengaruh oleh keadaan yang terjadi. Indonesia dan beberapa negara lainnya berkoordinasi dan membentuk sebuah kelompok yang tidak memihak salah satu dari kedua blok tersebut, kelompok tersebut dikenal dengan gerakan negara-negara non-blok. Pada saat itu Indonesia menganut politik bebas aktif yang berarti tidak terikat dengan salah satu kelompok yang ada pada saat itu, dan aktif yang berarti aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mengembangkan kerja sama antar negara-negara di dunia di segala bidang. Selain itu Indonesia juga menetapkan strategi nasional untuk mengembangkan negara dan menjaga keutuhan negara.

Saat ini banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang di anut oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut. Oleh karena itu, kiranya kami perlu untuk membahas tentang politik dan strategi bangsa Indonesia. Kami akan coba untuk membahas hal tersebut dalam makalah kami yang kami beri judul “Politik Dan Strategi Nasional”.

B.            Rumusan Masalah

1.    Pengertian politik

2.    Fungsi politik

3.    Contoh politik

4.    Terbentuknya politik

5.    Bentuk-bentuk politik

6.    Macam-macam politik

BAB II

PEMBAHASAN

A.           Pengertian Politik dan Strategi Nasional

          Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu:

          Dalam arti kepentingan umum (politics), Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.

          Dalam arti kebijaksanaan (Policy), Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki.

B.            Fungsi Partai Politik

Fungsi parpol sebagai sarana:

1.    Parpol sebagai saran komunikasi politik

Komunikai politik adalah proses penyampaian informasi politikdari pemerintah kepada masayarakatdan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Parpol disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan an menetapakan suatu kebijakan.

Contoh: misal dilingkungan sekolah, OSIS itu ibarat Parpol. Jika ada aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa, misanya perbaikan fasilitas sekolah. Pada saat itu terjadi interaksi antara siswa dan OSIS menmbahas mengenai kurangnya fasilitas sekolah. Selanjutnya OSIS menyampaikan aspirasi/tuntutan siswa tadi kepada pihak sekolah. Interkasi antara siswa(masyarakat), OSIS (parpol) dan pihak sekolah (pemerintah), merupakan suatu komunikasi. OSIS sebgai suatu sarana komunikasi antara pihak siswa dan pihak sekolah. Dalam kehidupan politik suatu negara contoh tadi dapat diibaratkan para siswa itu masyarakat, OSIS itu Parpol, dan pehak sekolah itu Pemerintah.

2.    Parpol sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisai yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian ,  diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum.

Contoh: penyampaian program politik parpol pada acara kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi papol sebagai sarana sarana sosialisasi politik.

3.    Parpol sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam istem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu  jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang.  Rekrutmen politik gunanya untuk mencari otang yang berbakat aatupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

Contoh: misal seperti pada contoh komuikasi politik tadi, dilingkungan sekolah. OSIS akan mengganti ketua dan anggotanya karena masa jabatannya sudah habis. Nah proses OSIS tersubut dalam mencari ketua dan anggota OSIS baru merupakan suatu proses rekrutmen. Entah itu melalui penujukan dan penyeleksian ataupun melalui pemilihan. Sama hal nya dengan Papol, parpol akan mencari, menyeleksi, dan mengangkat suatu anggota baru untuk menduduki suatu jabatan partai atau di pemerintahan, ataupun untuk mewakili dalam pemilu.

4.    Parpol sebagai saran pengatur konflik

Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengendalian konflik ini dilakuakan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat(DPR/DPRD/Camat)untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tadi.

Contoh: di dalam masyarakat terjadi masalah mengenai naiknya harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak terjadi demo menentang kebijakan tersebut. Dalam kasus ini parpol sebagai salah satu perwakilan dalam masyarakat di badan pewakilan rakyat (DPR/DPRD), mengadakan dialog bersama masyarakat mengenai kenaikan harga BBM tersebut. Parpol  dalam hal ini berfungsi sebagai  mengendalikan konflik dengan cara menyampaikan kepada pemerintah guna mendapatkan suatu putusan yang bijak mengenai kenaikan harga BBM tersebut.

C.           Contoh Politik

          "MPR bisa memberi contoh dan warna pada DPR karena proses politik yang berjalan tidak perlu kaku dan bisa diselesaikan dengan komunikasi," kata Surya Paloh saat menerima kunjungan pimpinan MPR di Kantor Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (18/10).

         

          Dia menilai komunikasi politik yang dilakukan pimpinan MPR bisa mengurangi tensi politik yang terjadi di kalangan elit politik. Menurut dia, institusi MPR merupakan benteng terakhir bangsa Indonesia yang masih menghargai dan memberikan ruang bagi masyarakat. "Ada catatan bagus yang dilakukan MPR ini bisa membuat suasana politik mencair dan adem serta indeks saham langsung naik," ujarnya.

D.           Sejarah Terbentuknya Politik

          12 partai politik (parpol) nasional dan 3 partai lokal di Aceh saling beradu strategi untuk meraih simpati rakyat agar dipilih pada saat pelaksanaan Pemilu pada 9 April mendatang. Berbagai janji manis pun dilontarkan parpol semata-mata demi meraih kekuasaan di negeri khatulistiwa. Dalam negara moderen, parpol merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Lantas apakah yang dimaksud dengan parpol itu? Sigmund Neumann dalam bukunya 'Modern Political Parties' mengemukakan definisinya sebagai berikut; "Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda."

          Sementara itu, Giovanni Sartori dalam karyanya 'Parties and Party Systems' mendefinisikan "Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menempati jabatan-jabatan publik." Di Indonesia, sejarah diizinkannya pembentukan partai politik tak bisa dilepaskan dari sosok Mohammad Hatta. Seperti dikutip dari buku 'Demi Bangsaku: Pertentangan Soekarno vs Hatta' Karya Wawan Tunggul Alam, Bung Hatta menandatangani Maklmumat Presiden 3 November 1945 sendiri tanpa Bung Karno. Padahal saat itu posisi Hatta adalah Wapres.

         

          Maklumat itu merupakan anjuran dan pemberian izin pembentukan partai politik di tanah air. Dalam maklumat itu ditegaskan pemerintah menyukai munculnya parpol agar dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada di masyarakat. Selain itu, pemerintah berharap agar parpol telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946. Saat itu, pemerintah berencana menggelar Pemilu pada awal 1946. Maklumat itu sebagai awal dibukanya keran demokrasi di tanah air. Akibat dari putusan itu, parpol subur bermunculan. Bahkan, hingga Mei 1946 tercatat tak kurang ada 137 parpol yang berdiri.

          Putusan Hatta mengizinkan pembentukan parpol itu menuai pujian sekaligus kritikan. Salah satunya dari Tan Malaka. Sang Patjar Merah Indonesia tak setuju atas keputusan Hatta mengizinkan pembentukan parpol. Seperti dikutip dari buku 'Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia' Karya Harry Poeze, Tan Malaka berpandangan, di saat kondisi Indonesia baru merdeka, persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal utama yang harus dipikirkan. Dengan diberi izin, parpol akan subur bermunculan. Perpecahan antar anak bangsa bisa saja terjadi akibat politik. Padahal saat itu pihak Sekutu akan mendarat di Indonesia dan tentunya akan 'dibonceng' oleh Belanda yang masih ingin berkuasa di Indonesia.

          Benar saja, maraknya parpol, barisan dan badan membuat kondisi saat itu seperti terkotak-kotak. Masing-masing parpol memiliki kepentingan politik untuk mencapai tujuannya. Padahal di saat yang sama Belanda masih ingin kembali mencengkeram dan berkuasa di Indonesia. Singkat cerita, rencana pemerintah untuk menggelar Pemilu pada awal 1946 pun gagal. Penyebabnya, konsentrasi bangsa Indonesia terfokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat kedatangan pasukan militer Sekutu dan Belanda. Pemilu pertama kemudian baru berhasil digelar pada 1955 dengan diikuti 29 partai politik.

E.            Bentuk-bentuk Politik

          Bentuk perekrutan politik yang paling tertua adalah penyortiran atau penarikan undian. Cara ini dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dari posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu. Bentuk ini hamper sama dengan yang disebut rotasi yang bergilir. Selanjutnya terdapat dua cara khusus dalam system perekrutan politik yaitu: seleksi pemilihan melalui ujian khusus serta latihan.

          Bentuk perekrutan yang lain adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan kekuasaan. Penggulinganrezim politik yang meliputi diantaranya revolusi, intervensi militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat serta coup detat. Salah satu bentuk lain lagi adalah Ko-opsi (co-option), yaitu pemilihan anggota-anggota baru atau pemilihan seorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang telah ada.

          Rekrutmen politik setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus) yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara. Dalam perekrutan politik anggota kelompok yang direkrut  adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik. Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda.

F.            Macam-macam politik

          Menurut Carter dan Hez, sistem politik dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut : apabila pihak yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan beberapa orang atau kelompok kecil orang, maka sistem politik ini disebut pemerintahan dari atas. Atau lebih tegas lagi oligarki, otoriter, atau aristokrasi. 

          Apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut demokrasi. selain itu, jika kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, maka rezim itu disebut totaliter. begitu pula pemerintahan yang memiliki kewenangan terbatas dan membiarkan beberapa atau sebagian besar kehidupan bermasyarakat mengatur diri sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah tetapi kehidupan masyarakatnya dijamin dengan tata hukum yang telah disepakati bersama. rezim ini disebut liberal.

          Kedua sistem tersebut menyangkut hubungan kekuasaan, yaitu siapa yang menjadi pemegang kekuasaan dan bagaimana hasil penggunan kekuasaan itu. hal itu digunakan untuk membedakan sistem politik yang mencakup beberapa faktor. misalnya, kebaikan bersama, pemersatu atau identitas bersama, hubungan kekuasaan, prinsip legitimasi kewenangan , dan hubungan politik dengan ekonomi.

BAB III

PENUTUP

A.           Kesimpulan

          Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.

          Dalam arti kebijaksanaan (Policy), Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki.

DAFTAR PUSTAKA

http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/pengertian-tujuan-dan-fungsi-partai.html

http://politik.kompasiana.com/2013/08/25/pengertian-politik-dan-strategi-nasional-586310.html